Kenapa Penguasa Lebih Senang Dikelilingi Orang Loyal daripada Orang Kompeten?

Dalam sejarah politik, baik di tingkat lokal maupun global, kita sering menemukan pola yang berulang: penguasa lebih senang dikelilingi oleh orang-orang yang loyal daripada yang benar-benar kompeten. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kerajaan kuno atau pemerintahan otoriter, tetapi juga menjalar ke dalam sistem demokrasi modern—bahkan dalam organisasi dan institusi publik.

Pertanyaannya, mengapa hal ini terjadi? Apakah loyalitas memang lebih penting daripada kompetensi?

1. Loyalitas Menjamin Kekuasaan Bertahan

Bagi seorang penguasa, prioritas utama bukan selalu efektivitas pemerintahan, melainkan kelangsungan kekuasaan. Dalam situasi seperti itu, loyalitas menjadi mata uang yang lebih berharga daripada kecakapan. Orang loyal akan membela, menutupi kesalahan, bahkan bersedia menjadi “tameng politik” bagi pemimpin mereka. Sedangkan orang kompeten, justru bisa menjadi ancaman jika memiliki pendapat atau agenda sendiri yang bertentangan.

Seorang ahli bisa saja berkata jujur bahwa kebijakan tertentu keliru. Tapi bagi penguasa yang ingin mempertahankan citra dan posisi, kritik semacam itu bisa terasa seperti pengkhianatan.

2. Kompetensi Bisa Mengganggu Status Quo

Orang kompeten cenderung berpikir mandiri, bertanya, dan menyodorkan solusi yang bisa menggoyahkan sistem yang mapan. Mereka membawa perubahan, dan perubahan sering kali berisiko. Bagi pemimpin yang sudah nyaman dengan "zona aman", orang-orang semacam ini bisa dianggap terlalu banyak “mengatur” atau bahkan "membahayakan".

Dalam birokrasi misalnya, pejabat yang terlalu inovatif dan vokal sering dianggap tidak sejalan dengan “aturan main”—bukan karena mereka salah, tapi karena sistem tidak siap menghadapi efisiensi atau transparansi yang ditawarkan.

3. Loyal Lebih Bisa Dikendalikan

Loyalitas sering datang dengan rasa hutang budi. Penguasa yang memberi jabatan kepada orang yang “berjasa” padanya tahu bahwa orang tersebut kemungkinan besar akan patuh. Ini adalah bentuk relasi patronase: “Saya bantu kamu naik, kamu lindungi saya.”

Orang kompeten, sementara itu, lebih percaya diri pada kemampuan sendiri. Mereka bisa saja berpaling jika merasa integritasnya dilanggar. Dalam logika penguasa, ini membuat mereka sulit dikendalikan.

4. Loyalitas Menutupi Kekurangan Pemimpin

Ketika seorang pemimpin tidak cukup kuat secara visi, moral, atau kapasitas, ia akan lebih nyaman dengan orang-orang yang tidak mempertanyakan keputusannya. Di sinilah loyalitas berubah menjadi “pelindung kelemahan”. Alih-alih mencari orang yang bisa mengisi kekosongan kompetensi di sekitarnya, ia justru mencari cermin yang terus memantulkan pujian.

Tapi, Apa Konsekuensinya?

Meskipun tampak menguntungkan di jangka pendek, pengutamaan loyalitas atas kompetensi membawa konsekuensi serius:

• Kebijakan tidak berbasis data dan keahlian

• Kinerja pemerintah lamban atau stagnan

• Meningkatnya praktik ABS (Asal Bapak Senang)

• Korupsi sistemik karena loyalitas dibayar dengan fasilitas

• Menurunnya kepercayaan publik

Sejarah sudah banyak memberi contoh—dari runtuhnya dinasti, bangkrutnya negara, hingga korporasi besar yang hancur karena lebih mementingkan loyalitas daripada meritokrasi.

Penutup: Haruskah Loyal atau Kompeten?

Idealnya, pemimpin mencari orang yang kompeten dan loyal pada nilai-nilai kebaikan publik, bukan loyal pada individu semata. Loyalitas yang sehat adalah loyal pada kebenaran, bukan pada kekuasaan. Kepemimpinan sejati bukan tentang dikelilingi para pemuja, tapi tentang membangun tim yang berani berpikir, bicara, dan bertindak demi kemajuan bersama.

Jika kita ingin melihat perubahan nyata dalam politik dan pemerintahan, maka pola ini perlu dikoreksi. Karena bangsa besar tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya setia, tetapi oleh mereka yang berani menyampaikan yang benar dan tahu cara mewujudkannya.