Studio Perencana

Banjir bukan hanya soal curah hujan tinggi atau saluran drainase tersumbat. Ia adalah cerminan dari lemahnya sistem perencanaan tata ruang, pengelolaan lingkungan, dan ketidaktegasan dalam menata wilayah. Sebagai seorang perencana, tanggung jawab terhadap penanganan banjir tidak bisa direduksi sekadar pada pembangunan fisik.  Lebih dari itu, perencana memiliki peran strategis untuk merancang masa depan wilayah yang lebih tahan terhadap bencana hidrometeorologi ini. Berikut 10 hal yang bisa — dan seharusnya — dilakukan oleh perencana untuk mengatasi banjir: 1. Memastikan Zonasi Tata Ruang Berbasis Risiko Banjir Perencana harus mengintegrasikan peta rawan banjir dalam penyusunan rencana tata ruang. Wilayah dengan risiko tinggi semestinya diarahkan untuk fungsi non-permanen atau ruang terbuka hijau, bukan pemukiman atau industri. 2. Melindungi dan Memulihkan Daerah Resapan Air Alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun adalah penyebab utama hilangnya resapan air. Perencana har...

Dalam dunia birokrasi maupun korporasi, perencanaan adalah fondasi dari setiap langkah besar. Namun, sering kali kita menemukan bahwa dokumen perencanaan yang semestinya menjadi kompas justru menjadi beban. Ia panjang, rumit, namun miskin arah. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya ada pada kesalahan-kesalahan umum yang terus berulang, baik oleh perencana pemula maupun oleh instansi berpengalaman. Inilah sepuluh di antaranya: 1. Visi yang Kabur atau Terlalu Umum Banyak dokumen perencanaan memuat visi yang terdengar indah, namun tidak membumi. “Menjadi daerah yang sejahtera” atau “Menjadi pusat pertumbuhan berkelanjutan” adalah contoh visi yang ambigu tanpa indikator pencapaian yang jelas. Tanpa visi yang tajam, semua strategi menjadi kehilangan arah. “Visi bukan sekadar mimpi, tapi komitmen untuk memilih suatu jalan dan menolak jalan lainnya.” 2. Tidak Berdasarkan Data dan Fakta Aktual Perencanaan yang baik lahir dari diagnosis yang tajam. Tapi terlalu sering, perencanaan dibua...

Dalam sejarah politik, baik di tingkat lokal maupun global, kita sering menemukan pola yang berulang: penguasa lebih senang dikelilingi oleh orang-orang yang loyal daripada yang benar-benar kompeten. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kerajaan kuno atau pemerintahan otoriter, tetapi juga menjalar ke dalam sistem demokrasi modern—bahkan dalam organisasi dan institusi publik. Pertanyaannya, mengapa hal ini terjadi? Apakah loyalitas memang lebih penting daripada kompetensi? 1. Loyalitas Menjamin Kekuasaan Bertahan Bagi seorang penguasa, prioritas utama bukan selalu efektivitas pemerintahan, melainkan kelangsungan kekuasaan . Dalam situasi seperti itu, loyalitas menjadi mata uang yang lebih berharga daripada kecakapan. Orang loyal akan membela, menutupi kesalahan, bahkan bersedia menjadi “tameng politik” bagi pemimpin mereka. Sedangkan orang kompeten, justru bisa menjadi ancaman jika memiliki pendapat atau agenda sendiri yang bertentangan. Seorang ahli bisa saja berkata jujur bahwa keb...

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, ekonomi syariah tampil sebagai alternatif yang tidak hanya etis tetapi juga inklusif. Ironisnya, di Indonesia—negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia—ekonomi syariah masih merupakan potensi yang belum tergali sepenuhnya. Fakta menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-3 dunia dalam pengembangan ekonomi syariah. Namun, prestasi ini belum mencerminkan potensi maksimal yang bisa diraih. Total aset keuangan syariah Indonesia mencapai USD 99 miliar dan menempati peringkat ke-7 dunia, angka yang besar tetapi masih kalah jauh dari kapasitas yang bisa dicapai. Ekonomi syariah tidak hanya soal perbankan dan keuangan. Ia mencakup sektor riil seperti pertanian, pariwisata halal, UMKM berbasis syariah, hingga industri halal seperti makanan, fashion, dan farmasi. Ini adalah lanskap ekonomi yang luas dan padat peluang. Sayangnya, berbagai potensi tersebut masih menghadapi kendala struktural seperti rendahnya literasi keuangan sy...

  Ada ungkapan yang menggugah pikiran: “Perencanaan adalah sejarah tentang masa depan.” Sekilas terdengar paradoksal, namun sebenarnya sangat masuk akal. Perencanaan bukan sekadar proyeksi—ia adalah bentuk rekaman niat kolektif yang diwariskan dari masa kini ke masa mendatang. Perencanaan mencatat harapan, strategi, dan pilihan-pilihan yang diambil oleh suatu generasi untuk membentuk kehidupan yang belum terjadi. Dalam pembangunan, dokumen seperti RPJMD atau RKPD adalah bukti konkret dari bagaimana masa kini menulis sejarah masa depan. Ia mengandung visi, arah kebijakan, prioritas anggaran, bahkan nilai-nilai luhur yang diyakini mampu membawa perubahan. Ketika perencana menuliskan target 5 atau 20 tahun ke depan, sesungguhnya mereka sedang menyusun narasi sejarah—bukan yang telah terjadi, tapi yang ingin diciptakan. Sejarah masa depan ini akan menjadi artefak bagi generasi berikutnya: apakah rencana itu realistis, menginspirasi, atau gagal diwujudkan. Maka, perencanaan yang bai...

  Sebagai perencana pembangunan yang sudah banyak memfasilitasi penyusunan dokumen  RKPD  dan " Perubahan RKPD ", saya sering sekali melihat kebingungan perencana muda dalam membedakan kedua dokumen tersebut .   Memahami perbedaan  mindset  antara penyusunan  RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)  dan  Perubahan RKPD  sangat penting agar proses perencanaan dan penganggaran tetap adaptif, responsif, dan akuntabel. Berikut penjelasan perbedaan mendasarnya: ✅  1. Mindset Penyusunan RKPD (Awal Tahun) 🎯  Orientasi: Perencanaan Strategis-Taktis untuk 1 Tahun RKPD disusun sebagai  penjabaran tahunan dari RPJMD , dengan merujuk pada arah kebijakan nasional (RKP), kebijakan provinsi (untuk kabupaten/kota), serta hasil Musrenbang. Fokus pada  perencanaan proaktif dan preventif  untuk mencapai target pembangunan jangka menengah. 🔍  Karakteristik Mindset: Forward-looking:  Fokus ke depan (apa yang akan dica...